Cegah Penyelewengan DD, Kades Fadoro Lalai Gelar Penyuluhan Hukum

0
474

NIAS-KATANIAS.COM
Demi mencegah adanya kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Fadoro Lalai Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias menggelar sosialisasi penyuluhan bantuan hukum dan para legal Desa bagi masyarakat. Jumat 1/2/2019 di balai sanggar budaya Desa Fadoro Lalai. Acara sosialisi yang dimulai sekira pukul 9 pagi itu, dihadiri Yudi pramana dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang juga sebagai narasumber.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desa Fadoro Lalai. Karena setiap kegiatan harus transparansi kepada masyarakat serta melakukan upaya pencegahan korupsi dalam mengelola anggaran Dana Desa setiap tahun,” ujar Kepala desa Fadoro Lalai, Atuloo Mendrofa, saat membuka sosialisasi.

Atuloo menjelaskan, kegiatan yang telah sukses dilaksanakan jajaran Pemerintah Desa Fadoro Lalai yang bersumber dari dana APBDes tahun 2018, yakni Pelatihan LPM, Pelatihan Posyandu, Sanggar Seni dan Budaya bagi pemuda serta Natal Desa. Untuk itu, saya minta dukungan masyarakat agar terus mendukung penuh proses pelaksanaan Dana Desa, sehingga kedepannya dapat lebih bermanfaat lagi, terangnya.

Sementara itu, Yudi Pramana yang juga selaku Narasumber, menjelaskan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan Desa untuk bisa mengetahui berapa dana yang mengalir kemasing masing Desa dan berapa potensi korupsi di setiap daerah serta regulasi relatif baru yang masih belum dipahami. Sehingga nantinya, dengan secara perlahan bisa dipahami para stakeholder.

“Titik kerawanan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa terletak pada RPJMdes, RKPdes dan APBdes. Sebab, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan yang 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen Operasional serta pelaksanaan kegiatan yang tidak Transparan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, ungkap Yudi Pramana

Ia menambahkan, satu satunya cara melakukan pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, yakni harus melakukan koordinasi baik itu BPD maupun masyarakat. Sehingga setiap rincian kegiatan dituntut adanya transparansi dan langkah yang harus ditempuh adalah dengan memperbaiki sistem, pembangunan budaya serta perubahan perilaku. Sebab, penyuluhan yg kita laksanakan hari ini merupakan bagian pencegahan korupsi dalam Dana Desa, imbuhnya.

Tampak hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Desa Fadoro Lalai Atuloo Mendofa, Narasumber dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Yudi Pramana, Kepala Seksi PMD Kecamatan Hiliserangkai, Badan Permusyawatan Desa, Aparat Desa serta masyarakat sebagai peserta dengan jumlah sekitar 30 orang. #Umbu Zomasi Telaumbanua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here