Berlakukan Tunjangan Kinerja PNS, Bupati Nias Terapkan Aplikasi E-KIS

0
1342

NIAS- KATANIAS.COM
Memasuki awal tahun 2019, jajaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias patut bersyukur dan berbangga hati. Sebab, Pemerintah Kabupaten Nias secara resmi melaksanakan pemberlakuan Penerapan Tunjangan Kinerja melalui Aplikasi E-KIS atau Elektronik Kinerja dan Kesejahteraan mulai tanggal 2 Januari 2019.

Buapti Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM menyebutkan, sistem Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah dan Sosialisasi Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinera dan Tunjangan Kinerja Daerah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias resmi diberlakukan mulai tanggal 2 januari 2019 mendatang, ujarnya saat launching E- KIS di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Nias, Jumat 28/11/2018, siang kemarin.

Menurut Sokhiatulo Laoli, pelaksanaan E-KIS merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Nias untuk tetap taat asas dan taat aturan. Sehingga bentuk honorarium dialihkan menjadi Tunjangan Kinerja Berbasis Aplikasi yang sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh PNS dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja yang terukur, tunjangan adil, target jelas serta motivasi kerja yang berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Tunjangan Kinerja Daerah merupakan tambahan penghasilan bagi PNS yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah yang mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik. Dan selanjutnya, Tunjangan Kinerja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias yang dinamai E-KIS merupakan adopsi dari motto kerja Pemerintah Kabupaten Nias, yakni Kreatif, Inovatif dan Sinergitas atau KIS, imbuh politisi Partai Demokrat itu.




Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Nias, Sokhiatulo Laoli mengharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah supaya melaksanakan tugas dengan baik serta melaksanakan pengawasan (Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah) tanpa kecuali. Untuk itu, dia meminta agar mengubah budaya kerja yang selama ini kurang maksimal menjadi optimal dan terukur. Karena, kinerja yang terukur mengandung makna bahwa aktivitas pekerjaan sehari-hari PNS diinput ke dalam Aplikasi E-KIS dengan mencantumkan durasi waktu menyelesaikan pekerjaan tersebut dan hubungannya dengan pencapaian target Sasaran Kerja Pegawai pada tahun berkenaan. Sehingga pada akhirnya, seluruh PNS dituntut untuk kreatif melakukan inovasi dan berinisiatif untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tanpa harus menunggu petunjuk dari Pimpinan, imbuhnya.

Bukan hanya itu, lanjut dia, besaran Tunjangan Kinerja Daerah kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Staf Ahli, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan berpedoman pada Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/985/M.SM.0400/2018 tanggal 08 November 2018, terang Bupati Nias. # Nindiyanto Ndruru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here